Belakangan ini sedang ramai di media sosial perihal penggunaan tagar “#percumalaporpolisi”. Tagar itu muncul karena penghentian penyelidikan kasus pelecehan seksual tiga anak oleh ayah mereka sendiri di Luwu Timur. Tagar “#percumalaporpolisi” sendiri berawal dari perjuangan seorang ibu yang sejak 2019 telah berupaya melaporkan kejadian yang menimpa ketiga anaknya. Munculnya tagar tersebut menunjukkan kemarahan, kesedihan dan juga kekecewaan masyarakat terhadap aparat kepolisian atas sekian laporan yang berjalan di tempat.
Kasus ini bukanlah kasus pertama yang terjadi. Sebelum kasus tersebut muncul dan menjadi perbincangan publik, sudah pernah terjadi hal yang sama pada berbagai kasus. Berikut ini adalah beberapa peristiwa penolakan laporan yang pernah dilakukan oleh polri:

[Penolakan Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan]
Peristiwa ini diungkapkan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan LBH Pers. Disebutkan bahwa terdapat kekerasan fisik yang dialami oleh jurnalis Tirto.id dan jurnalis Narasi TV. Kemudian, AJI dan LBH pers membuat laporan kepada Bareskrim Polri namun ditolak serta diarahkan ke Divisi Propam Polri.

[Penolakan Laporan Korban Tabrak Lari]
Pada tanggal 21 Oktober 2021, seorang pemuda bernama Fuad Faros menjadi korban tabrak lari. Kejadian tersebut terjadi di Jl. Joyomartono, Bekasi pada pukul 08.10. Ia juga menjelaskan bahwa saat peristiwa itu terjadi, tidak ada polisi yang datang ke lokasi. Pada keesokan harinya, ia melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Bekasi Kota, namun laporan yang ia buat ditolak petugas piket Unit Laka Lantas dan meminta korban untuk mendatangkan saksi yang melihat dan berada di lokasi kecelakaan.

[Penyebab Kasus Tidak Selesai]
Dalam hal tidak selesainya kasus yang tidak diusut tuntas oleh Kepolisian diakibatkan adanya anggota yang melakukan tindak pidana, dan bertindak tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Dalam bahasa Polri, pelanggar seringkali disebut sebagai oknum, yang artinya pribadi, segelintir, tidak semua anggota melakukan tindak pidana.
Sebagai contoh, kasus pemerkosaan di Luwu Timur yang menimpa tiga anak oleh ayahnya sendiri. Kasus tersebut masuk ke dalam serial reportase dengan tajuk #percumalaporpolisi yang kemudian ramai diperbincangkan oleh warga net. Tagar ini kerap dilengkapi dengan berbagai cerita warga yang dikecewakan oleh polisi. Awalnya, pihak kepolisian menutup telinga atas kasus pemerkosaan ini dan mengaku telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, warga net tidak setuju dan justru menyerbu akun Polres Luwu Timur itu, hingga tak lama akun IG itu menutup kolom komentar. Barulah penyelidikan kembali dibuka oleh Polri.
Jika melihat satu contoh kasus saja begini, bagaimana dengan kasus yang lain? Apakah benar harus menunggu viral dulu baru Polri mau bergerak?

[Kinerja Buruk Kepolisian Republik Indonesia]
Beberapa lembaga melakukan survei mengenai kinerja Polri, berikut ini adalah hasil survei tersebut:
Indonesia Political Opinion (IPO)
Survei yang dirilis oleh Indonesia Political Opinion (IPO) mengenai persepsi publik terhadap kinerja badan dan lembaga negara, menghasilkan lima teratas lembaga negara yang dinilai bekerja paling buruk dimana Polri 78 persen, DPR 75 persen, Kejaksaan Agung 69 persen dan DPD 51 persen. Yang dijadikan faktor dalam penilaian ini adalah etos kerja, menjunjung tinggi keadilan, integritas, empati, dan faktor lainnya.
Indonesia Corruption Watch (ICW)
Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan predikat E atas kinerja Polri dalam hal penindakan kasus korupsi sepanjang semester I 2021.Hal ini dikarenakan Kepolisian Republik Indonesia hanya dapat menangani 45 kasus dengan persentase sebesar 5,9 persen dari target 763 kasus per semester I 2021 dan anggaran yang telah digelontorkan sebanyak Rp290,6 miliar. Atas kinerja buruknya, kepolisian dikritik lantaran telah memiliki sumber daya melimpah dari sisi anggaran dibanding lembaga penegak hukum lainnya seperti kejaksaan.

[Teori Trust and Distrust]
Equity Theory
Teori ini menjelaskan bahwa hubungan manusia didasari prinsip kesetaraan atau tukar-menukar (input-output). Dapat diasumsikan bahwa trust yang diberikan adalah input, maka pihak yang memberikan trust juga berharap mendapatkan output yang seimbang dengan yang ia berikan.
Self-Fulfilling Prophecy
Self-fulfilling prophecy adalah proses dimana ekspektasi terhadap seseorang akan mengarahkan diri kita agar ekspektasi tersebut terwujud. Teori ini terdiri dari 2 elemen, yaitu:
Perceiver
Orang yang mempunyai ekspektasi terhadap target dan berperilaku kepada target sesuai dengan ekspektasinya.
Target
Target berusaha untuk menyesuaikan diri berperilaku sesuai dengan ekspektasi perceiver.

[Positive/Negative Emotional Bank Account]
Singkatnya, teori ini menjelaskan bahwa ketika air susu dibalas air susu maka akan terbentuk kepercayaan, tetapi ketika air susu dibalas air tuba maka akan terbentuk distrust

[Cara membangun Trust]
Faktor membangun trust:
Kompetensi (kemampuan menjalankan tugas yang dimiliki)
Keterbukaan (meliputi transparansi dalam hal yang semestinya)
Reliabel (terdapat keserasian antara perkataan dan perbuatan)
Equity (berarti keadilan sosial untuk seluruh masyarakat)

Menurut perspektif psikologi, trust dapat dibangun dengan cara:
Masyarakat bebas dari rasa takut
Masyarakat harus bebas dari diskriminasi di muka umum ataupun hak-hak pribadinya
Masyarakat perlu bermitra dengan pemerintah
Masyarakat bebas dari penindasan
Masyarakat harus menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesamanya

“Perlu menjadi perhatian bahwasannya tidak semua hal dapat digeneralisasikan, terdapat berbagai alasan yang kompleks ketika sebuah tindakan diambil. Sehingga, dengan memahami bahwa masyarakat masih bisa untuk mengandalkan pihak-pihak selain oknum, hal tersebut diharapkan mampu mengantarkan kepada situasi yang lebih baik di masa depan.”

Daftar Pustaka
Ancok, D. (2015). MEMBANGUN KEPERCAYAAN MENUJU INDONESIA MADANI, DEMOKRATIS DAN DAMAI (Sebuah Tinjauan Psikologi Sosial)*. Buletin Psikologi, 10(2).
CNN Indonesia. (2021). Keluh Warga Ramai #PercumaLaporPolisi: Memang Percuma. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2021 dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211014165320-12-707927/keluh-warga-ramai-percumalaporpolisi-memang-percuma.
Hutabarat, Agustin L. (2013). Apakah Pelapor Harus Punya Bukti Tindak Pidana?. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2021 dari https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51d8c5cebaaf6/apakah-pelapor-harus-punya-bukti-tindak-pidana
Majni, Ferdian Ananda. (2019). Bareskrim Tolak Laporan Terkait Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2021, dari https://mediaindonesia.com/megapolitan/264381/bareskrim-tolak-laporan-terkait-kasus-kekerasan-terhadap-wartawan
Nathaniel, F. (2021, Oktober 22). Wajar saja kita tidak percaya Polisi Indonesia. https://tirto.id/wajar-saja-kita-tidak-percaya-polisi-indonesia-gkz.
Radar Bekasi. (2020). Duh, Polisi Tolak Laporan Korban Tabrak Lari Malah Minta Carikan Saksi. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2021, dari https://radarbekasi.id/2020/10/22/duh-polisi-tolak-laporan-korban-tabrak-lari-malah-minta-carikan-saksi/
Saputra, Rendra. (2021). Tagar ‘percuma lapor Polisi’ trending, ini asal usul sedih di baliknya. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2021 dari https://www.hops.id/tagar-percuma-lapor-polisi-trending-ini-asal-usul-sedih-di-baliknya/
Setyadi, Agus. (2021). Polisi Bantah Tolak Laporan Wanita Hampir Diperkosa Gegara Belum Vaksin. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2021, dari https://news.detik.com/berita/d-5773883/polisi-bantah-tolak-laporan-wanita-hampir-diperkosa-gegara-belum-vaksin/1
Tobing, D. H., dkk. 2016. Bahan Ajar Psikologi Sosial II. Denpasar: Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

Leave a Reply

Your email address will not be published.