KAFEIN #10: Sekilas Mengenai Kekerasan Seksual di Lingkungan di Perguruan Tinggi dan Permendikbud Ristek No. 30 Th. 2001 

Pada tanggal 31 Agustus lalu, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim resmi mengesahkan
Peraturan Menteri No. 30 tahun 2001 mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
di perguruan tinggi. Tujuan dari pembentukan peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi
Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan Seksual di antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga
kampus di Perguruan Tinggi.

Dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021, dijelaskan juga beberapa hal yang dapat dikategorikan
sebagai kekerasan seksual baik dalam bentuk verbal, non fisik, fisik, dan/atau melalui teknologi
informasi dan komunikasi.

Mengapa Aturan ini dibuat?
Aturan ini dibuat sebagai respon Kemendikbud Ristek akan peningkatan kekerasan seksual di
lingkungan perguruan tinggi. Berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) tahun 2020, ternyata 77 persen dosen
menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. Namun, sebanyak 63 persen dari
mereka tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus.
Permendikbud Ristek ini kembali menjadi perbincangan setelah munculnya pengakuan seorang
mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNRI bahwa ia telah dilecehkan oleh
dosennya saat melakukan bimbingan proposal. 

Kasus pelecehan mahasiswi FISIP UNRI bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia. Jauh
sebelum kasus ini, di tahun 2013 pernah terjadi pula pelecehan seksual yang dilakukan oleh
dosen  kepada mahasiswi di Universitas Indonesia.
Selain itu, menurut data Ringkasan Tahunan HopeHelps UI (Rita HH UI) periode Maret 2019
hingga Mei 2020, terdapat 39 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan kepada Direktorat
Advokasi HopeHelps UI meliputi pelecehan seksual secara fisik, verbal dan virtual.

Pro-Kontra Permendikbud Ristek No. 30 tahun 2021
Pasal 5 Ayat 2 Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Seksual (PPKS) mendatangkan pro-kontra.

Kubu pro beranggapan bahwa:
– Konsep consent yang terdapat pada pasal 5 ayat 2 menjadi sesuatu yang wajib diadopsi
dalam Permendikbud-Ristek PPKS.
– Konsep consent memiliki beberapa sifat yang apabila terdapat sifat ini dalam suatu
hubungan seksual, maka akan digolongkan sebagai kekerasan seksual:
1. Freely given, diberikan dalam keadaan sadar tanpa adanya pengaruh dan
manipulasi.
2. Reversible, dapat ditarik kembali.
3. Informed, diberikan saat sudah diinformasikan secara benar dan lengkap.
4. Enthusiastic, diberikan dengan antusias.
5. Specific, diberikan secara spesifik terhadap suatu tindakan.

Frasa ‘tanpa persetujuan korban&’ juga tidak bisa dimaknai sebagai legalisasi terhadap
perbuatan asusila ataupun seks bebas. Jika khawatir akan legalnya zina dan seks bebas,
sudah ada aturan lain yang mengatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Selain itu, terdapat beberapa anggapan dari kubu kontra:
– Di Dalam Permendikbudristek RI Nomor 30 Tahun 2021, terdapat beberapa pasal dan
frasa yang digunakan dalam pasal memiliki potensi untuk multitafsir.
– Perhatian utama mengenai kritik bagi peraturan ini adalah penggunaan frasa “atas
persetujuan korban” karena terdengar tidak memberikan ketegasan dan membuat suatu
ruang untuk pelaku membela diri
– Selanjutnya yang menjadi perhatian adalah Pasal 5 Ayat 2 poin E yaitu “Mengirimkan
pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban
meskipun sudah dilarang Korban”. Sedangkan, berdasarkan kasus yang telah terjadi
sering kali korban ketakutan untuk melawan/melarang pelaku melakukan hal tersebut

Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual
1. Pembentukan Komnas Perempuan.
2. Kerja sama dari berbagai pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Anti
Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
3. Menindak kekerasan seksual dengan hukuman maksimal.

Bagaimana langkah Negara lain dalam melawan kekerasan seksual di kampus?
1. Amerika
Amerika Serikat sangat berkomitmen dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan
kampus dibuktikan dengan Pengubahan amandemen Undang-Undang Perguruan Tinggi
1965. Amandemen tersebut menetapkan peraturan baru yang dinamakan “Campus Sexual
Violence Elimination Act” atau “Campus SaVE Act” melindungi para mahasiswa/i di
lingkungan kampus.
2. Kanada
Sama seperti Amerika, Kanada juga membentuk UU mengenai kekerasan seksual di
kampus yang dikeluarkan oleh Kementrian Pelatihan Kanada.  Hukum yang ditetapkan
disebut Regulasi Ontario 131/16 yang didalamnya tercantum arahan dan kewajiban bagi
institusi pendidikan tinggi dalam menghadapi, membuat aturan, pengembangan aturan,
publikasi, dan pelatihan terkait dengan permasalahan tersebut
3. Australia
Upaya Australia dalam mencegah kekerasan seksual diawali dengan dibentuknya
program ‘Respect. Now. Always. Initiative’. Program ini menjadi program global pertama
bersama 39 kampus di Australia untuk mencegah dan melindungi para mahasiswanya
dari kekerasan dan pelecehan seksual.

Peran warga dan mahasiswa dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual
Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam mencegah dan menangani
kekerasan seksual:
1. Selalu Waspada
Tanamkan rasa waspada akan kekerasan seksual kapanpun dan dimanapun
2. Berani Bersikap Tegas
Kita harus bersikap tegas dan berani untuk menolak saat hal tersebut terjadi
3. Mengedukasi tentang pencegahan kekerasan seksual di Masyarakat
Kita perlu mengedukasi masyarakat agar tidak abai terhadap kekerasan seksual di
sekitarnya
4. Berusaha membantu penyintas
Bantuan dapat berupa dukungan, baik secara fisik maupun psikologis
5. Berani Melapor
Sebagai korban, hendaknya kita tidak diam saja. Jika tidak berani untuk melapor
kepada pihak yang berwajib, kita dapat melaporkannya kepada orang yang
terdekat, seperti orangtua.

Daftar Pustaka
Kinanti, Icha. 2020. Cegah Pelecehan Seksual, Dimulai Dari Diri Sendiri. Diakses pada tanggal
22 November 2021, dari https://radioedukasi.kemdikbud.go.id/read/2256/cegah-pelecehan-
seksual-dimulai-dari-diri-sendiri.html
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2020. Cegah Kekerasan
Terhadap Perempuan, Tingkatkan Kolaborasi Pemerintah dan Komnas Perempuan.
Diakses pada tanggal 23 November 2021, dari

https://www.kominfo.go.id/content/detail/30872/cegah-kekerasan-terhadap-perempuan-
tingkatkan-kolaborasi-pemerintah-dan-komnas-perempuan/0/berita
CNN Indonesia. 2021. KSP: RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesuai Arahan Jokowi.
Diakses pada tanggal 23 November 2021, dari
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211123060740-32-724679/ksp-ruu-tindak-
pidana-kekerasan-seksual-sesuai-arahan-jokowi
Tim detikcom. (2021). Pasal 5 Ayat 2 Permendikbud 30 Jadi Sorotan, Ini Isinya. Diakses pada
tanggal 22 November 2021, dari https://news.detik.com/berita/d-5811770/pasal-5-ayat-2-
permendikbud-30-jadi-sorotan-ini-isinya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.